PERBUP BARU MEMUDAHKAN PEMBELANJAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
PERBUP BARU MEMUDAHKAN PEMBELANJAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

Berita Terkait

• PAD MENURUN TERDAMPAK COVID-190
• SAATNYA MENENGOK SANUBARI UNTUK MENAKAR KADAR CINTA KITA TERHADAP NEGERI0
• BUPATI PERINTAHKAN SOSIALISASIKAN INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 20200
• MEMASUKI USIA KE 697 PEMBANGUNAN FOKUS TIGA HAL0
• JOGO TONGGO SALAH SATU LANGKAH MENYELAMATKAN KESEHATAN MASYARAKAT0
• BUPATI HIMBAU, AGAR DAPAT MELAKSANAKAN VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI0
• HIBAH INI BUKAN DIMILIKI SECARA PRIBADI, NAMUN DIMILIKI OLEH INSTITUSI0
• PERBUP 45 TAHUN 2020 MEMINIMALISIR PERSOALAN PENGISIAN PERANGKAT DESA0
• PNS TIDAK BISA SEENAKNYA DALAM BEKERJA0
• PEKERJAAN ASN SAAT INI BERORIENTASI PADA PELAYANAN0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI- Bupati Pati, Haryanto menegaskan, agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai perundang-undangan. 
"Jadi diharuskan untuk mengikuti perkembangan, khususnya yang terkait dengan badan pelayanan umum daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelola anggaran di UPTD dibandingan dengan UPT OPD yang lain,” kata Bupati pada Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Senin (24/8/2020) di Pendopo Kabupaten Pati.
Lebih lanjut dijelaskan , pedoman pengadaan barang jasa bukan hal yang baru, hanya saja regulasinya terus diperbarui.
“Dengan adanya Perbup ini, maka kami semua berharap dapat membenahi dan menyesuaikannya dengan Peraturan Presiden yang terbaru. Itu tujuannya sebagai pedoman” terangnya.
Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Presiden sehingga lebih memudahkan untuk pembelanjaan dan pelayanan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Dengan adanya kemudahan ini, maka dapat meminimalisir penyimpangan.
Sementara  itu Sekretaris Daerah Suharyono, berharap para Kepala OPD agar dapat mengetahui isi Perbup dengan jelas. "Karena dengan adanya Perbup ini, pengadaan barang dan jasa dapat terlindungi secara hukum dan apabila ada pemeriksaan sudah terdapat landasan hukumnya ”, harapnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri Wakil Bupati Saiful Arifin, Asisten Ekonomi Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum, UPT RSUD RAA Soewondo dan RSUD Kayen, Dinas Kesehatan, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pati.