Koordinasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berita Terkait

• FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI DESA SITILUHUR 0
• Bupati Haryanto Pimpin Pembongkaran Bangunan Terakhir di LI0
• Desa Winong dan Kropak, Kecamatan Winong telah membentuk PPID Desa24
• Rapat Tim Pembahasan Finalisasi Raperda RPIK Tahun 2022-20420
• Musrembang Serap Aspirasi Masyarakat0
• Sosialisasi Barang Kena Cukai dan Pelekatan Pita Cukai oleh Kantor Bea Cukai Kudus0
• Klarifikasi Kasatpol PP Terkait Video yang Beredar tentang Pembongkaran LI0
• Bintek PPID Desa, Kabid Diskominfo: Desa Harus Menyampaikan Informasi pada Publik0
• Diskominfo Laksanakan Pembinaan Pembentukan PPID Desa0
• Pembongkaran LI, Ketua GP Ansor: Jangan sampai klaim pondok pesantren jadi tameng0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Bertempat di aula Inspektorat Kabupaten Pati Rabu (23/02/2022), dilaksanakan penyampaian pedoman pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah  Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 yang mana Pedoman ini disusun dari KPK RI , Kemendagri dan BPKP.

OPD penanggungjawab pada setiap indikator area intervensi wajib untuk melaporkan capaian aksi dengan melampirkan dokumen kelengkapan sesuai pedoman. Laporan progress dari OPD disampaikan ke Inspektorat selaku admin Aplikasi MCP ( Monitoring Center for Prevention ) setiap bulan yang nantinya akan mendapatkan verifikasi dari KPK.

Sekaligus membuka acara, Menurut Inspektur Kabupaten Pati, Agus Eko Wibowo, hal ini bertujuan untuk memudahkan KPK untuk melakukan upaya monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan mencukupi dokumen sesuai pedoman dengan menggunakan aplikasi MCP.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, Setwan, UKPBJ dan Diskominfo. Agus berpesan supaya penilaian, pelaporan dan pengisian dokumen pencapaian AKSI ini berjalan dengan baik berdasarkan pedoman yang ada.