FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI DESA SITILUHUR

Berita Terkait

• Bupati Haryanto Pimpin Pembongkaran Bangunan Terakhir di LI0
• Desa Winong dan Kropak, Kecamatan Winong telah membentuk PPID Desa24
• Rapat Tim Pembahasan Finalisasi Raperda RPIK Tahun 2022-20420
• Musrembang Serap Aspirasi Masyarakat0
• Sosialisasi Barang Kena Cukai dan Pelekatan Pita Cukai oleh Kantor Bea Cukai Kudus0
• Klarifikasi Kasatpol PP Terkait Video yang Beredar tentang Pembongkaran LI0
• Bintek PPID Desa, Kabid Diskominfo: Desa Harus Menyampaikan Informasi pada Publik0
• Diskominfo Laksanakan Pembinaan Pembentukan PPID Desa0
• Pembongkaran LI, Ketua GP Ansor: Jangan sampai klaim pondok pesantren jadi tameng0
• Pembongkaran LI Kondusif, Penghuni Bangunan Legowo 0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Dalam rangka implementasi penyelenggaraan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Pati, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati menggelar Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbarsis Resiko bagi usaha mikro kecil pada hari Kamis (17/2/2002) bertempat di Aula Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong. Kegiatan fasilitasi  ini menghadirkan total 40 orang pelaku usaha klaster Kopi dan Makanan ringan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, Riyoso S. Sos. MM Dalam Sambutannya disampaikan bahwa Kegiatan fasilitasi ini sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan kemudahan berusaha sebagai implememtasi Undang Undang Cipta kerja dan sebagai langkah Strategis Pemerintah dalam Menyinkronkan Program/ Kegiatan yang merupakan prioritas Nasional dengan prioritas daerah.

Adapun sasaran kegiatan tersebut yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil dari berbagai klaster usaha yang belum berizin.  Dalam kegiatan tersebut Peserta merasa sangat terbantu dan antusias dalam menyambut kegiatan ini. Terbukti saat peserta datang belum memiliki ijin sekarang sudah bisa tersenyum dengan lega dapat pulang membawa Nomor Induk Bersama(NIB) dan usahanya sudah dapat berlaku efektif.

Sementara itu, Kabid Perizinan, Mimpi Arde Arya, SH. MM menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro kecil untuk dapat mendapatkan pelayanan perizinan secara langsung  serta didampingi sampai Nomor Induk Berusaha (NIB) jadi dan bisa langsung dibawa pulang para pelaku usaha.

Kontributor : Bagus DPMTPSP