Klarifikasi Kasatpol PP Terkait Video yang Beredar tentang Pembongkaran LI

Berita Terkait

• Bintek PPID Desa, Kabid Diskominfo: Desa Harus Menyampaikan Informasi pada Publik0
• Diskominfo Laksanakan Pembinaan Pembentukan PPID Desa0
• Pembongkaran LI, Ketua GP Ansor: Jangan sampai klaim pondok pesantren jadi tameng0
• Pembongkaran LI Kondusif, Penghuni Bangunan Legowo 0
• Pengelolaan dan Pengembangan Parkir Stadion Joyo Kusumo Pati0
• Forum LLAJ Kabupaten Pati Bahas Permasalahan Terkini0
• Sebelum Dibongkar, Pemkab Pati Cek Lokasi ke Kawasan Lorok Indah (LI)0
• KECAMATAN JAKEN GO DIGITAL, BAKAL TERAPKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK0
• Wujudkan Satu Data, Diskominfo Sosialisasi Satu Data Indonesia Kabupaten Pati0
• DPMTSP Lakukan Pengecekan Papan Reklame 0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI -Belakangan ini telah beredar video TikTok bahwa seorang warga LI mengharap videonya bisa terdengar oleh Pak Gubernur dan Pak Presiden, warga ini meminta keadilan karena bangunannya sudah dibongkar dan diratakan.

Mensikapi video yang telah beredar tersebut, Kepala Satpol PP, Sugiyono menyampaikan bahwa Lorong Indah itu merupakan komplek prostitusi yang sudah berdiri di kabupaten Pati sejak tahun 1998-sekarang, jadi sudah 23 tahunan di Pati dan membawa citra buruk terhadap kabupaten Pati sebagai kota prostitusi.

Yang kedua bangunan yang ada disana tidak memiliki izin, izin bangunan dan izin usaha. Yang ketiga, lokasinya berada dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B yaang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dikembalikan sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan terkait dengan pembongkaran ini sudah melalui tahapan yang panjang, mulai dari sosialisasi tanggal 31 Juli 2021, kemudian surat peringatan pertama untuk melakukan pembongkaran atau pengembalian sesuai dengan peruntukannya. Karena tidak diindahkan per 1 Januari 2022 penerbitan Surat Perintah pembongkaran secara mandiri dengan bermaksud, selama SP pembongkaran ini/30 hari, warga dapat mengambil material yang dapat dimanfaatkan, karena mereka tidak mengindahkan, akhirnya tanggal 3 Februari 2022, Pemerintah Daerah membongkar paksa semua bangunan yang berdiri diatas lahan LP2B tersebut .

Mengenai pembongkaran ini, baik dari perencanaan maupun rencana pelaksanaan sudah di klarifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Komnas HAM Republik Indonesia. Juga sudah dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Kab. Pati sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah daerah melakukan pembongkaran terhadap bangunan liarnya tetapi status hak kepemilikan masih milik warga yang bersangkutan