Sebelum Dibongkar, Pemkab Pati Cek Lokasi ke Kawasan Lorok Indah (LI)

Berita Terkait

• KECAMATAN JAKEN GO DIGITAL, BAKAL TERAPKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK0
• Wujudkan Satu Data, Diskominfo Sosialisasi Satu Data Indonesia Kabupaten Pati0
• DPMTSP Lakukan Pengecekan Papan Reklame 0
• TINGKATKAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI UJI COBA TANDA TANGAN DIGITAL0
• BPKAD Pati Programkan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah0
• Penyerahan SK Perpanjangan Sebagai Tenaga Ahli Non PNS Di Lingkungan Diskominfo Tahun 20220
• Era Keterbukaan Informasi, Tapi Ada Batasannya0
• Semua Fasilitas Harus Dikelola Dengan Baik 0
• Disdagperin Lakukan Verifikasi dan Pengawasan Keberadaan Gudang di Tambakromo0
• Rakor Bahas Beroperasinya Kereta Wisata0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI -Hari ini, Rabu (26/01/2022) Pemkab Pati kembali cek lokasi ke Kawasan Lorok Indah (LI) sebelum dibongkar paksa. Dihadiri oleh Ka Satpol PP Sugiyono, Plt DPUTR Sudarno, Kabid. IKP Diskominfo, Endah Murwaningrum, Koramil Margorejo dan Kabag Ops Polres Pati Sugino.

Awal Februari 2022 ini, Pemkab Pati berencana membongkar bangunan yang berada di bekas kawasan prostitusi Lorok Indah. Alasannya, bangunan itu berdiri di atas lahan publik dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan akan dikembalikan peruntukannya yaitu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pemkab Pati pun telah memberikan batas waktu hingga Januari 2022 kepada pemilik bangunan agar membongkar bangunannya secara mandiri. Jika tidak mampu, Pemkab Pati berencana melakukan pembongkaran secara paksa. Sebelumnya, Pemkab Pati sudah memberi Surat Peringatan di Bulan Oktober 2021, November 2021 dan Desember 2021 tetapi tidak diindahkan, walaupun sudah ada sosialisasi sebelumnya.

“Bangunan berjumlah 70 unit. Setelah SP3, Bupati menetapkan keputusan pembongkaran mandiri. Sudah ada pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada DPUTR,” ungkap Ka Satpol Sugiyono.