Rakor Bahas Beroperasinya Kereta Wisata

Berita Terkait

• Bupati Pati : Gunakan Kepercayaan Dan Amanah Sebaik-baiknya0
• Disdagperin Lakukan Operasi Pasar Minyak Goreng0
• 700 Personil Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 20210
• Satu Data Indonesia, Solusi Untuk Data Yang Tumpang Tindih0
• Bis Operasi Di Jalan Agar Kedepankan Aspek Keselamatan3
• Jelang Nataru Dishub Laksanakan Kegiatan Ramp Chek 0
• Apel Kebangsaan 3 Pilar Kecamatan Pucakwangi0
• Lewat Aplikasi Pati Santun Raih Penghargaan Smart City Dimensi Smart Society0
• Bupati Ajak Satker Penerima Anggaran Menjaga Integritas0
• Semua Alon-alon di Pati Akan Ditutup Saat Tahun Baru 20220

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Rapat Koordinasi bersama antara Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Pati dan DPC Organda membahas beroperasinya kereta wisata/odong-odong  di jalan raya berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan, Teguh Widiyatmoko, menjelaskan upaya ini guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kereta Wisata atau odong-odong yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati saat ini belum memenuhi aspek kelaikan kendaraan bermotor sehingga tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya.

Lebih lanjut ditambahkan, Pemerintah Kabupaten Pati tidak menutup upaya legalisasi untuk bisa dipergunakan namun harus memenuhi aspek teknis maupun aspek administrasi sehingga layak dan aman saat beroperasi.

Upaya legalisasi bisa diawali dengan pengajuan uji tipe oleh produsen kereta wisata kepada kementerian perhubungan. Dalam melakukan pengujian tipe nanti akan dilakukan uji teknis semua komponen yang melekat di kereta wisata, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.