Transformasi Program PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Bersama

Berita Terkait

• Desa Pohijo Mewakili Kabupaten Pati Dalam Lomba Hari Habitat Jawa Tengah 20220
• Menyambut Tahun Baru Imlek 2573, Klenteng Hok Tik Bio Bagikan 2000 Piring Makan Gratis0
• Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Diskominfo KabupatenPati0
• Diseminasi DD dan ADD, Bupati : Titik Berat untuk Pandemi Covid 190
• Bupati Buka Musyawarah Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Pati0
• Bupati Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Nelayan0
• Desa Pohijo, Margoyoso DiGadang-Gadang Jadi “Desa Eduwisata Lingkungan”0
• Kirab Obor Api Abadi Mrapen PeSONas Singgah di Pati0
• Bupati : Kematian Tahun Ini Lebih Rendah0
• Sejumlah Pihak Salurkan Bantuan Bagi Korban Erupsi Semeru0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI -Di Pendopo Kabupaten Pati  pada Senin ( 14/2/2022) diselenggarakan sosialisasi mengenai PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Bersama. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya regulasi terhadap eksistensi Unit Pelaksana Kegitan (UPK).

Bupati Pati, Haryanto mengungkapkan dalam sambutannya bahwa regulasi yang dibentuk digunakan untuk mengatur masyarakat secara umum. Dengan perubahan UPK eks PNPM Mandiri menjadi Bumdesma justru memberikan kesempatan untuk melakukan penguatan pengembangan usaha UPK sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Bupati Haryanto juga menekankan bahwa unit pengelola UPK dalam bekerja harus memiliki regulasi. Perubahan yang dilakukan hanya nama saja maka undang-undang dan PP mengenai Bumdesma ini wajib dilaksanakan.

“Meskipun terdapat satu dua hal yang tidak maksimal, hal ini bukan karena kesalahan regulasi melainkan dikarenakan manajemen yang berbeda-beda. Selama dua tahun pemerintah harus mulai merintis, akan ditentukan kecamatan yang paling siap untuk mendapat sosialisasi. Dalam proses itu pula kecamatan lain dapat melakukan studi untuk memahami transformasi yang dilakukan.” Jelas bupati.

Dalam akhir sambutannya Bupati menekankan bahwa perubahan ini sifatnya wajib dan tidak bisa ditawar.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sudiyono, menjelaskan bahwa tujuan dasar transformasi yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap asset milik bersama. Regulasi dibentuk untuk mengatur masyarakat secara umum maka dari itu UPK diharapkan dapat tunduk terhadap regulasi yang ada. Transformasi ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi UPK untuk melakukan penguatan pengembangan usaha UPK serta dapat memberikan penguatan modal bagi usaha-usaha UPK yang sudah berjalan.