HILANGKAN KORUPSI UNTUK WUJUDKAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI
HILANGKAN KORUPSI UNTUK WUJUDKAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI

Berita Terkait

• DEWAN APRESIASI 5 KALI WTP PATI0
• JABATAN JANGAN SAMPAI HANYA UNTUK GAGAH-GAGAHAN0
• BUPATI HARYANTO MONITORING POSKO LEBARAN0
• ANTISIPASI MUSIBAH DI PELABUHAN, BUPATI TINJAU SYAH BANDAR JUWANA0
• BUPATI MINTA BANTU PENANGANAN COVID-190
• TEMU ONLINE #2 BERBAGI CERITA DINAS KOMINFO0
• BUPATI MINTA PHYSICAL DISTANCING DITERAPKAN DI PASAR0
• YANG DIBUTUHKAN ADALAH BERSAMA-SAMA GOTONG ROYONG0
• SATPOL PATI INTENSIF PATROLI0
• SATPOL PP CEGAH KERUMUNAN MASSA0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Kita tak henti-hentinya berkarya untuk bisa mengurangi sekaligus menghilangkan korupsi dan salah satu upayanya kepada masing-masing instansi untuk bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Harapan ini disampaikan Bupati Pati, Haryanto pada Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada kamis ( 11/6).
Dikatakan selanjutnya, tidaklah mudah salah satu organisasi atau OPD maupun di kantor pelayanan tertentu yang mengajukan zona integritas pembangunan bebas korupsi. Ini karena harus ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh.
Dijelaskan oleh bupati salah satu upaya untuk menciptakan good govenment dan clean government itu memang paling tidak harus menciptakan birokrasi yang bersih. Dan pencanganan zona integritas ini dilakukan untuk bisa bebas dari wilayah korupsi .
" Seperti pengajuan zona integritas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ), Disdukcapil dan  RSUD setelah melalui penilaian dari Kementerian PAN-RB, ternyata ada beberapa tahapan yang harus diulang ", ungkap bupati.
Terkait penilaian, menurut Haryanto, tidak hanya dari unsur intern saja tetapi harus melibatkan unsur ekstern seperti akademisi, lembaga sosial masyarakat dan khususnya dari kementrian PAN-RB. " Pencanangan wilayah bebas korupsi ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang good and clean governance. 
Kepala BPS Kabupaten Pati, Anang Marwoto, mengatakan Wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memiliki manajemen perubahan, penataan, tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.  Dan proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi telah dilaksanakan sejak tahun 2018.
“ Proses pembangunan zona integritas merupakan kerja keras, oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset atau pola  pikir yang sama sehingga keberhasilan pembangunan zona integritas ini dapat dicapai “, harapnya.