DEWAN APRESIASI 5 KALI WTP PATI
DEWAN APRESIASI 5 KALI WTP PATI

Berita Terkait

• JABATAN JANGAN SAMPAI HANYA UNTUK GAGAH-GAGAHAN0
• BUPATI HARYANTO MONITORING POSKO LEBARAN0
• ANTISIPASI MUSIBAH DI PELABUHAN, BUPATI TINJAU SYAH BANDAR JUWANA0
• BUPATI MINTA BANTU PENANGANAN COVID-190
• TEMU ONLINE #2 BERBAGI CERITA DINAS KOMINFO0
• BUPATI MINTA PHYSICAL DISTANCING DITERAPKAN DI PASAR0
• YANG DIBUTUHKAN ADALAH BERSAMA-SAMA GOTONG ROYONG0
• SATPOL PATI INTENSIF PATROLI0
• SATPOL PP CEGAH KERUMUNAN MASSA0
• Bupati Perintahkan Gerak Cepat Lakukan Refocusing Anggaran0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) atas laporan keuangan tahun 2019. Pemkab Pati telah lima kali memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 
“ Semua fraksi mengapresiasi Pemkab Pati yang mampu mempertahankan Opini WTP ”, ucap Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dalam Forum Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (8/6). Rapat Paripurna yang digelar dengan agenda penjelasan bupati terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.
Ini menunjukan bahwa kinerja Kabupaten Pati dapat memenuhi unsur-unsur pengelolaan keuangan daerah yang baik. 
Bupati menjelaskan, Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemkab Pati telah memenuhi tiga hal yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
" Di sisi lain, hal tersebut memacu kita untuk terus mempertahankan, memperbaiki, dan meningkatkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan APBD " jelasnya. 
Bupati Haryanto berharap komitmen dari unsur eksekutif maupun legislatif dari tingkat pengambil keputusan sampai staf pelaksana tetap terjaga. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga akuntabilitasnya.
Ia menambahkan, perolehan Opini WTP didahului proses audit oleh BPK selama dua bulan terdiri atas audit pendahuluan secara fisik dan audit terinci terhadap laporan keuangan secara daring. "Audit terinci secara daring dilakukan karena adanya pandemi virus corona " jelasnya.