BSB UPAYA MENEKAN BEBAN PENGELUARAN KPM PKH
BSB UPAYA MENEKAN BEBAN PENGELUARAN KPM PKH

Berita Terkait

• TOKOH BERPRESTASI JAWA TENGAH DAPAT BERIKAN TELADAN0
• KASUS COVID HARUS DITANGANI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN0
• KADIN JEMBATANI PELAKU UMKM DENGAN PEMERINTAH0
• RAPI TELAH MENUNJUKKAN PERANYA KEPADA MASYARAKAT0
• CAMAT HARUS MOTIVASI MASYARAKAT TAAT PAJAK 0
• PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PATI TERUS DITINGKATKAN0
• BUPATI HARAPKAN DUKUNGAN SEMUA ELEMEN MASYARAKAT0
• TASYAKURAN SEBAGAI BENTUK RASA SYUKUR0
• BUPATI PRIHATIN MASIH ADA YANG ANGGAP SEPELE PANDEMI COVID-190
• KETOPRAK VIRTUAL HARI JADI PATI0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI-Program Bantuan dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada Senin (28/9/2020) di launching di Gudang Beras  Bulog Sukokulon Pati. 
Bantuan tersebut merupakan salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS)  yang dikeluarkan Pemerintah sebagai upaya untuk menekan beban pengeluaran para KPM PKH di masa pandemi Covid-19.
Bupati Pati, Haryanto secara simbolis memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai tanda pembukaan bantuan sosial beras.
“Bantuan yang sudah diberikan harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik jangan sampai disalahgunakan, agar para penerima manfaat tidak sampai kekurangan pangan di masa pandemi”, katanya.
Menurut bupati, kesuksesan pelaksanaan program BSB tergantung dari dua aspek , kualitas beras dan ketepatan penerima. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama, baik jajaran Kementerian Sosial maupun jajaran Perum Bulog. Maka dibutuhkan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian antara Kemensos, Bulog, transporter, dan Dinsos untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
 “Semoga pelaksanaan bantuan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya”, harapnya.