BBPOM Tetap Lakukan Pendampingan UMKM

Berita Terkait

• Percepatan Vaksinasi Program Mobile Kemenparekraf0
• Donor Darah Wujud Kepedulian Anggota KORPRI0
• 5 Puskesmas sudah Capai Tahapan Vaksinasi Lebih 50 Persen. 0
• Dinkes Lakukan KIE Keamanan Pangan0
• Bupati : Capaian Vaksinasi Meningkat, Namun Untuk Lansia Masih Kurang0
• Optimalisasi Vaksinasi di Kecamatan Jakenan 0
• FORKOPIMCAM TLOGOWUNGU MONITORING VAKSINASI COVID-19 DI SMP TAHFIDZUL QUR\'AN NDHOLO KUSUMO TLOGOSAR0
• Percepatan Vaksinasi, Diskominfo Pati ikut monitoring dan sosialisasi di Jakenan0
• VAKSINASI COVID-19 DI WILAYAH TLOGOWUNGU TERUS BERLANJUT0
• Tak Perlu Mempermasalahkan Jenis Vaksin0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

“Sebenarnya dalam masa pandemi ini para pelaku usaha garam yang ada di Pati tetap eksis. Dari hasil pemantauan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menunjukkan produksi garam yang memiliki ijin edar dari BBPOM dan Standar Nasional Indonesia (SNI) kurang lebih 300 an” ungkap Kepala BBPOM Semarang, Sandra MP Linthin pada FGD Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Garam pada Rabu (1/12/2021) di Hotel Safin Pati.

Namun dari hasil pengawasan, menurutnya baik sarana produksinya terkait sanitasi kemudian kwalitasnya kandungan yodiumnya masih dibawah 30 ppm, bahwa untuk garam beryodium kandunganya minimal 30 ppm.

“ Sebagai pelayan masyarakat tentunya kami tetap akan bersama-sama dengan lintas sektoral di Kabupaten Pati melakukan pendampingan kepada UMKM, sehingga merekapun sadar untuk memproduksi sesuai dengan ketentuan” imbuhnya.

Disampaikan juga oleh Sandra, bahwa ada beberapa UMKM yang mengalami kesulitan dalam ijin SNI yang setahun sekali dan ijin edar dari BBPOM yang lima tahun.

Untuk itu pihaknya mengajak Kepala Disindag untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik sehingga UMKM bisa bertumbuh dengan baik  dan produk-produk garam yang dihasilkan tetap bisa memberikan kualitas yang baik.

Sementara itu Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin, mengungkapkan, berbangga tapi harus introspeksi karena garam menjadi salah satu sumber kesehatan makanan di Indonesia, artinya kita semua bertanggung jawab untuk bagaimana membuat produksi garam yang layak konsumsi dan bisa distandarkan.

“Untuk itu harus dibimbing  untuk menjadi produsen yang bisa menghasilkan garam  sesuai standarisasi kesehatan” jelasnya. Dan jangan ada lagi kesulitan dalam ijin edar, tambahnya.

Menurutnya ada tiga hal yang masih diperlukan oleh pasar, yaitu teknologi informasi, energi terbarukan dan industri makanan, dan ini adalah potensi.