PERBAHARUI DATA e FORMASI
PERBAHARUI DATA e FORMASI

Berita Terkait

• SOSIALISASI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 76 TAHUN 2019 0
• HUKUM BERAT DISTRIBUTOR MIRAS SUPAYA JERA0
• INGATKAN KADES TERPILIH BUPATI MINTA JANGAN ADA ANGGARAN YANG MASUK KANTONG PRIBADI0
• POLRES PATI GELAR OPERASI LILIN CANDI 2019 0
• KEGIATAN RAMP CHEK DI TERMINAL KEMBANG JOYO0
• SOSIALISASI E- PENGADUAN ONLINE DAN EXPOSE PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN 0
• UPACARA PERINGATI HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL DIGELAR DI PATI0
• SERAPAN ANGGARAN 0 PERSEN, 15 KADES DAPAT TEGURAN KERAS DARI BUPATI PATI0
• SOSIALISASI E-MONITORING PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PATI OLEH KPK RI0
• PENETAPAN CALON PIMPINAN DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PATI0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI

MCPATI - Surat Deputi bidang SDM Kemendagri menekankan perlunya pembaharuan data e formasi. Setiap instansi wajib melaporkan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dalam peta jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian.  
Demikian disampaikan Bupati Pati, Haryanto, pada Rapat  Koordinasi Percepatan e Reformasi dan Penyusunan Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada Senin (09/03) di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, yang dihadiri oleh Sekda Suharyono, Asisten Administrasi, Kepala BKPP, Kabag Organisasi dan seluruh Kepala OPD Kabupaten Pati.
“Peta jabatan tersebut harus menggambarkan kebutuhan lima tahun ke depan, yaitu 2020 sampai dengan 2024. Kemudian peta jabatan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja disampaikan melalui e formasi. Setelah itu dikunci pada tahun 2024”,  jelas bupati.
“Kita harapkan paling tidak lima tahun yang akan datang ini, kebutuhan-kebutuhan harus disampaikan. Ada yang butuh teknik sipil, sarjana hukum, pranata komputer. Kalau salah satu SKPD tidak butuh pranata komputer, tiba-tiba mengajukan, ya tidak akan dapat.” imbuhnya.
Seperti diketahui pada aplikasi e formasi diatur pembagian kewenangan bagi unit-unit yang membidangi urusan organisasi dan unit yang membidangi urusan kepegawaian.
Secara khusus disampaikan bupati pati, Haryanto, bahwa usulan formasi ASN tahun 2020 dan 2021 disampaikan melalui aplikasi e formasi paling lambat diterima oleh Kementerian PAN dan RB akhir bulan Maret 2020 dan 2021.