SOSIALISASI E-MONITORING PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PATI OLEH KPK RI
SOSIALISASI E-MONITORING PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PATI OLEH KPK RI

Berita Terkait

• PENETAPAN CALON PIMPINAN DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PATI0
• BUPATI PATI HARYANTO TANDATANGANI NPHD ANGGARAN PENGAWASAN SEBESAR 7 MILIAR0
• PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 20190
• BUPATI HARYANTO JELASKAN MENGENAI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN APBD TAHUN 20190
• KETUA KPU SERAHKAN HASIL PILEG 2019 KEPADA BUPATI PATI0
• WABUP SAFIN PIMPIN UPACARA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH KE- 690
• DPRD PATI SETUJUI PERUBAHAN KUA PPAS0
• KITA INGIN SATPOL PP LEBIH HUMANIS0
• LANTIK 38 PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS BUPATI BERIKAN WEJANGAN SOAL INI0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI

Sosialisasi dihadiri oleh Bupati Pati beserta jajaran forkopimda, Kasatgas Korwil V KPK RI, Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pimpinan Bank Jateng Koordinator Pati, kepala OPD dan para wajib pajak di Kabupaten Pati, pada kamis (24/10/2019)

Kegiatan ini diinisiasi oleh KPK RI sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Pati melalui optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan sosialisasi pajak ini diantaranya untuk sosialisasi rencana e-monitoring omset bagi wajib pajak hotel, resto, hiburan, parkir serta pajak lain. Di samping pula sebagai sosialisasi pengawasan KPK RI terhadap pengelolaan dan pemungutan pajak daerah Kabupaten Pati, peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Pati, serta peningkatan kemandirian fiskal di Kabupaten Pati. Peserta sosialisasi ini berjumlah 130 wajib pajak daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Pati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut saat beberapa waktu lalu bupati dan beberapa kepala daerah berkumpul membahas agenda ini di Solo. Bupati menegaskan bahwa pemerintah memiliki salah satu tugas untuk menampung dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga sudah melakukan inovasi berdasarkan regulasi yang ada.

“Beberapa wajib pajak dan kami punya kekhawatiran, petugas juga dibatasi dengan aturan-aturan, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, kita sudah beberapa kali revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Beberapa pajak daerah juga sekarang sudah beralih online,” terang bupati.

Ada 11 jenis pajak daerah yang sekarang sudah beralih online. Diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PPJ, PBB, serta termasuk pajak sarang burung walet dan ini dinamakan pajak ego. Adapun aplikasi online yang dikelola berbagai OPD. Beberapa diantaranya ada aplikasi “spion” atau sistem pelayanan online yang ditangani oleh dinas perhubungan, aplikasi “si pipa” atau sistem penanganan lelang di TPI, aplikasi “satrio pasar” untuk menangani retribusi yang dikelola oleh disdagperin, dan aplikasi “si dara” yang digunakan sebagai penanganan retribusi menara telekomunikasi.

Saat ini pembayaran non tunai tidak hanya dilakukan saat belanja saja, namun pendapatan daerah dan pengeluaran juga sudah beralih ke non tunai. Jadi yang dilaporkan juga harus sesuai omset dan datanya valid. Misal hari ini masuk melalui online, berarti sudah tercatat di situ. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati juga sudah menurunkan pajak sebesar 2,5% dibandingkan dengan sebelumnya sebesar 5% wajib pajak. Monitoring ini nantinya juga meningkatkan pada pendapatan daerah dan diharapkan tidak ada penyelewengan data.