Terbit SE Mendagri tahun 2022 tentang DAK DBHCHT , Pemkab Pati Segera Laksanakan Kegiatan

Berita Terkait

• Adanya Per KI Yang Baru Optimalkan Pelayanan Informasi Publik 0
• Bupati Ingatkan Jadi Pegawai Jangan Cengeng0
• Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial wujudkan Jawa Tengah Satu Peta0
• Permudah Akses Pengaduan, Ombudsman Jateng Buka Gerai PVL On The Spot 0
• Pemkab Pati Berikan Bantuan Hukum Gratis Untuk Kelompok Rentan0
• Pantau Tes CAT Seleksi Perangkat Desa, Bupati Pati Pastikan Ujian Lebih Transparansi dan Berkualitas0
• Pati Terbaik II di Penghargaan Pembangunan Daerah Jateng0
• Tim Kemenkopulhukam Lakukan Rakor Dengan Bupati Pati0
• Dishub Antisipasi Kemacetan Di Depan Pusat Perbelanjaan0
• Sampaikan Aduan Anda pada SP4N LAPOR!0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI

Bertempat di ruang DBHCHT Sekrtetariat Daerah Kabupaten Pati Jumat (13/05/2022) dilaksanakan persiapan rekonsiliasi untuk realisasi output  kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT Tahun 2021 dan usulan Rencana Kerja Kegiatan DBHCHT  untuk Tahun Anggaran 2023 serta penyampaian aturan hukum terbaru DBHCHT yaitu Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2022 DBHCHT.

Dalam sambutannya Bayu Adi dari Bagian Perekonomian Setda mengatakan tujuan kegiatan rekonsiliasi kegiatan DBHCHT bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan serta memperoleh sisa lebih anggaran penggunaan ( SILPA ) DBHCHT Kabupaten Pati TA 2021 sesuai PMK 206 / 2020.

Adapun SE Mendagri terbaru isinya memuat Dana alokasi DBHCHT untuk bidang Kesejahteraan Masyarakat , Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Kesehatan diampu oleh 6 OPD di Pemerintah Kab Pati antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satpol PP, diluar OPD tersebut untuk Tahun 2022 tidak  diperkenankan lagi mengelola dana DBHCHT.

Untuk usulan DBHCHT anggaran untuk thn 2023 secara pasti baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran 2022 tetapi sebagai antisipasi akan diusulkan pagu rencana anggaran sementara DBHCHT yaitu kurang lebih 8,6 milyar untuk seluruh OPD penerima dana DBHCHT.