Peringatan Hari Otonomi Daerah di Pati: Dorong Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan

Berita Terkait

• Selaraskan Prioritas Pembangunan, PJ Bupati Pati Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2020
• Henggar Hadiri Rakor Pengamanan Mudik Lebaran Jateng0
• Satpol PP Bersama Tim Terkait Gelar Operasi Bersama Pasar Rokok Ilegal0
• FPD Diskominfo Selaraskan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah0
• Serahkan SK, Henggar Sebut Pemerintah Bakal Siapkan Rekrutmen Ribuan PPPK Lagi 0
• Pemkab Pati dan Korem 073/ Makutarama Tandatangani NPHD Alokasi Anggaran Pilkada 20240
• Pemkab Pati Siapkan Rp 3,6 Miliar untuk Pengamanan Pilkada0
• Upacara HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar, Sekda: Momentum Tingkatkan Peran0
• Teken Perpanjangan MoU MPP, Henggar Tekankan Pentingnya Sinergitas Antarinstansi 0
• Nilai Pengawasan Kearsipan Pati Masuk Peringkat Nasional, Henggar Ingatkan Soal Ini 0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII Tahun 2024 di Halaman Stadion Joyokusumo, Kamis (25/4/2024). 

Dalam sambutannya, Henggar menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri terkait tema Otoda tahun ini, yaitu "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat". 
Tema ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan di tingkat lokal, serta mendorong model ekonomi ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menurut Henggar, otonomi daerah memiliki dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Dari segi kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan yang berfokus pada kekhasan daerah (endogenous development) dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, desentralisasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah menjadi lebih proporsional, harmonis, dan produktif, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Henggar menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

"Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian secara keseluruhan," bebernya.

Di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, serta mewujudkan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Henggar berharap daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskalnya dapat memanfaatkannya untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas infrastruktur, dan lain sebagainya.

Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, Henggar menghimbau agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan PAD. Hal ini harus dilakukan tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. (po5/PO)