OPD Pendamping Diharapkan Bisa Menghasilkan Inovasi Kurangi Angka Kemiskinan

Berita Terkait

• Organisasi Keagamanan Perkuat Rasa Persatuan dan Kesatuan0
• Operator SIKS-NG Desa Sangat Diperlukan Dalam Reaktivasi PBI JK0
• Peringatan HPS Virtual 0
• Kita Harus Bisa Menimba Ilmu Dan Meneruskan Perjuangan Kyai0
• DISPERMASDES PATI ADAKAN PENDAMPINGAN ENTRY SISKEUDES DI KECAMATAN TLOGOWUNGU0
• Bupati Optimis Kafilah Pati Tunjukan Kemampuan Terbaiknya0
• Wisata Kebon Melon Dukuhseti0
• TP PKK KECAMATAN TLOGOWUNGU TERIMA KUNJUNGAN TP PKK KABUPATEN PATI0
• Diskominfo Pati Luncurkan Buku Data Statistik Sektoral0
• PERKUAT MODERASI AGAMA DALAM DINAMIKA KEBANGSAAN, KKN-IK IAIN KUDUS KECAMATAN TLOGOWUNGU ADAKAN SEMI0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Menidaklanjuti edaran gubernur , setiap kabupaten melakukan replikasi program Satu OPD Satu Desa Dampingan di Wilayah masing-masing sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Pada Kamis ( 11/11/2011) diselenggarakan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dengan agenda sosialisasi "Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satu Desa Dampingan", di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati.

Kepala Bappeda, Pujo Winarno, mengungkapkan akan ada 48 desa yang mendapat pendampingan.

"Diambil dari desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di setiap kecamatan. Data tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) posisi bulan Oktober 2020. Dan desa yang terdata itu, juga telah melalui berbagai kajian. Sebagai contoh salah satu desa yang tercatat oleh pemerintah provinsi ialah Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo dimana di desa ini, sudah dilakukan intervensi dari Dinas Sumber Daya Alam Provinsi", terangnya.

Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin selaku Ketua TKPK, menegaskan perlu ada inventarisasi kondisi sebelum pendampingan. Tujuannya untuk melihat hasil ataupun evaluasi setelah dilakukan pendampingan.

"Setelah itu, dapat dilakukan pendataan permasalahan guna melihat potensi yang ada di desa. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan dan potensi yang ada, bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat", jelasnya.

Untuk itu setiap OPD pendamping nantinya akan menganalisa program apa yang bisa diterapkan. Karena kegiatan ini sangat penting dan strategis, sebagai salah satu upaya untuk semakin meningkatkan sinergitas guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati.

"Setiap perangkat daerah atau dinas, kita minta melakukan pendampingan desa untuk perbaikan DTKS, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya. OPD pendamping nantinya, diharapkan bisa menghasilkan inovasi atau program, sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan.” terang wabup.

Ditambahkan oleh Wabup, Angka kemiskinan Kabupaten Pati, pada tahun 2019  memang sudah keluar dari zona terbawah. "Hal ini patut kita syukuri tetapi kita harus tetap fokus untuk tetap berupaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa", pintanya.