BUPATI HARAPKAN BANTUAN UNTUK PENGURUS PONDOK PESANTREN BISA DIKELOLA DENGAN BAIK
BUPATI HARAPKAN BANTUAN UNTUK PENGURUS PONDOK PESANTREN BISA DIKELOLA DENGAN BAIK

Berita Terkait

• UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

ilaturahmi pengasuh pondok pesantren yang bertempat di Ponpes Raudloh Al-Thohiriyah Kajen dengan tema diskusi program pemerintah yang berkaitan dengan pesantren dihadiri oleh Bupati Haryanto, para alim ulama,  pengasuh pondok pesantren Se Kabupaten Pati,  IPCNU Kabupaten Pati,  Pengurus cabang NU,  dan  Narasumber K. H Abdul Gofar Rozin dan Muhammad Muhadi, Sabtu(10/08).

Dalam sambutannya Bupati Haryanto mengatakan bahwa acara ini dirasa sangat baik dan efektif dan dengan tema pilihan yang tepat sasaran diharapkan acara ini bisa menjadi tali silaturahmi.  "Suatu kebahagiaan sendiri bisa silaturahmi dengan para sesepuh pini sepuh dan para pengasuh pondok pesantren",  urai Bupati.

Perlu diketahui kadang memang muncul persoalan dilapangan yang dirasa sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah,  akan tetapi dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia terlebih di Kabupaten Pati bukan barang tentu regulasi yang ada itu semakin membuat kesulitan dalam penanganan dari hari pihak pemerintah daerah.

" Tetapi alhamdulillah akhir akhir ini beberapa regulasi yang sudah disederhanakan bisa menangani kesulitan tersebut", terangnya.

 " Pada waktu ada surat dari kemendagri yang akhirnya menghentikan program yang sudah tersusun baik dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi pemerintah dirasa bingung, karena rencananya yang memberikan bantuan harus berbadan hukum minimal 5 tahun tapi dengan kebijakan pemerintah kini turun menjadi 3 tahun",  tegas bupati.

Oleh karena itu, dengan kesabaran pemeritahan mengurus bantuan ini akhirnya bantuan ini menjadi sangat mudah,  karena hanya memerlukan perlindungan dari badan hukum, " tentu dengan adanya keputusan kemendagri ini, dirasa bisa mempermudah pemerintah untuk memberi bantuan" ujar bupati.

Untuk akuntabilitas pertanggung jawaban,  diharapkan bantuan yang ada bisa dipertanggung jawabkan dan tidak sampai keliru dalam proses pengelolaannya.

"Pondok yang sudah besar tanpa ada bantuan dari pemerintah juga tetap bisa jalan",jelas bupati.
 

Bupati sendiri menyadari bahwa sampai sekarang ia belum bisa membantu untuk ponpes dari pemerintah.  Tapi bisa dilihat bantuan untuk guru TPQ dan takmir masjid tahun ini mencapai total 7 miliyar.

Menurut bupati bantuan untuk pengurus pondok pesantren yang hanya satu juta itu sangat kecil,  jadi pemerintah akan merencanakan untuk menambah jumlah bantuan untuk pengurus ponpes.

Sampai saat ini masih ada satu hal yang menjadi sorotan yaitu bagaimana jika kita tidak menjadi dan tidak meniru aksi radikalisme. Sehingga dalam hal ini menurut bupati,  tataran yang masih bisa menyerap budi pekerti hanya ada di Pondok pesantren,  Madrasah ibtidaiyah dan di TPQ madin.

  " Bantuan untuk para guru Tpq dan madin rencana akan naik menjadi 950.000 dan rencana untuk takmir juga akan ditambah lagi menjadi 750.000" tegasnya. Bantuan ini dirasa naik cukup drastis dibandingkan dari tahun lalu.

Tema yang diambil kali ini sangat baik yaitu Diskusi Program Pemerintah yang Berkaitan dengan Pesantren.  Tema tersebut dirasa bupati sangat pantas untuk memberikan bantuan kepada pengurus pondok pesantren.

" Semoga SDM yang ada bisa dikelola dengan baik,kalau kita tidak mengelola sumber daya yang ada dengan baik makan akan menjadi sia-sia" Ujarnya. 

Selama masih adanya regulasi yang sederhana, hal itu dianggap bisa membantu kesulitan tersendiri untuk bupati.

"Yang masih disiasati yakni tempat ibadah,  dimana untuk bantuan ini yaitu saya lewatkan kepala desa dan dalam bentuk bantuan keuangan untuk membangun tempat beribadah" tandas bupati. 

Bupati Haryanto berharap bantuan ini bisa digunakan untuk kepentingan yang seperlunya,  "jangan sampai bantuan yang tujuannya baik nanti dikelola dengan tidak baik dan hasilnya juga tentu menjadi tidak baik" ucap bupati penuh harap.