PATI BERTEKAD JADI KABUPATEN KE 19 JATENG DEKLARASI ODF
PATI BERTEKAD JADI KABUPATEN KE 19 JATENG DEKLARASI ODF

Berita Terkait

• PARA PENYANDANG DISABILITAS BISA MANDIRI BERWIRAUSAHA0
• PERLU KERJASAMA DAN KEWASPADAAN BERSAMA DALAM PENANGGULANGAN HIV AIDS0
• DEKLARASI TOTAL COVERAGE PROGRAM INDONESIA SEHAT KABUPATEN PATI0
• BUPATI PATI PIMPIN RAKOR INOVASI INTERVENSI CEGAH STUNTING0
• BUMDes SEHAT KABUPATEN PATI KELOLA KLINIK PRATAMA0
• OPERASI GRATIS BIBIR SUMBING\"SENYUMMU, HARAPANKU\"0
• PEDULI PENDIDIKAN ANAK , BUPATI DAN GNOTA SERAHKAN BANTUAN PADA 205 ANAK0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI - Bupati Pati Haryanto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pati menyambut kedatangan Tim Verifikasi ODF (Open Defecation Free/Bebas dari Perilaku Buang Air Besar Sembarangan) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pringgitan Kantor Bupati. Rabu, 18 Desember 2019. Tim verifikasi yang diketuai Wahyu Setyaningsih ini, akan terjun ke delapan desa/kelurahan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 
Delapan desa/kelurahan tersebut ialah Jatisari Kecamatan Jakenan, Sundoluhur Kecamatan Kayen, Kertomulyo Kecamatan Trangkil, Margorejo Kecamatan Margorejo, Jontro Kecamatan Wedarijaksa, Pekalongan Kecamatan Winong, Sekarjalak Kecamatan Margoyoso, dan Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati. Wahyu Setyaningsih mengatakan, jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa Pati sudah benar-benar bebas dari BABS, Pemkab Pati bisa segera melakukan deklarasi ODF. 
“Mudah-mudahan tidak ketemu sehingga bisa cepat deklarasi. Namun, kalau nanti tim verifikasi menemukan sedikit, insyaa Allah bisa dikoreksi dalam waktu maksimal 7 x 24 jam,” ujarnya. 
Wahyu menyebut, Kabupaten Pati akan menjadi kabupaten ke-19 di Jateng yang deklarasi ODF. Setelah Kabupaten Pati berdeklarasi, maka wilayah eks-Karesidenan Pati akan tuntas ODF, menyusul eks-Karesidenan Surakarta.
 “Sebetulnya ini agak mundur. Seharusnya ODF Provinsi tuntas 2019, tapi ternyata baru dapat 19 kabupaten. Kabupaten lain mundur, targetnya tahun depan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah sudah deklarasi ODF,” sambungnya. 
Menurut Wahyu, penuntasan program ODF memang berat. Sebab, mengubah perilaku masyarakat memang sulit. “Apalagi di daerah yang punya banyak pantai, sungai, gunung, dan hutan. Ini tempat-tempat godaan untuk BABS,” katanya. 
Namun demikian, bukan berarti langkah yang dilakukan akan surut. Sebab, ia menegaskan, ODF akan memutus matarantai penyakit yang cukup banyak. “Nanti dalam waktu 2-3 tahun ke depan, insya Allah angka diare, hepatitis, kemudian tifoid akan turun,” ujarnya optimis. 
Setelah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tuntas mendeklarasikan ODF pada 2020, lanjut Wahyu, pihaknya akan mendorong kabupaten/kota untuk ikut verifikasi kota/kabupaten sehat. “2021 Jawa Tengah deklarasi Provinsi Sehat, cita-citanya seperti itu,” ucapnya.
Bupati Pati Haryanto mengatakan, meski deklarasi ODF Kabupaten Pati agak lambat dibanding beberapa daerah lain, bukan berarti Pemkab tidak peduli. Selama ini pihaknya sudah mengerahkan segala upaya untuk memberantas BABS, melibatkan organisasi masyarakat, dinas terkait, Puskesmas, TNI-Polri, dan bahkan juga CSR dari swasta. Namun, menurutnya memang tidak mudah mengubah perilaku BABS, utamanya di sebagian masyarakat yang tinggal di dekat sungai.
 “Namun, sekarang, masing-masing kecamatan juga sudah deklarasi bebas ODF. Langkah-langkah kami ambil supaya benar-benar free, zero, kosong perilaku BABS. Sehingga verifikasi ini meyakinkan, bahwa sebelum deklarasi, pengentasan BABS benar-benar sudah dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya. 
Seandainya nanti tim verifikasi masih menemukan perilaku BABS, Haryanto menegaskan, ia akan menugaskan dokter puskesmas setempat untuk segera menindaklanjutinya saat itu juga. “Tidak boleh pulang sebelum ditindaklanjuti. Kalau kepala puskesmas tidak sanggup, ya dicarikan ganti saja. Kalau tidak begitu tidak selesai-selesai,” tandasnya (adi/and/was).