MASYARAKAT HARUS MENGETAHUI BANTUAN PEMERINTAH YANG TURUN
MASYARAKAT HARUS MENGETAHUI BANTUAN PEMERINTAH YANG TURUN

Berita Terkait

• SEJAK DIKELOLA PEMKAB, DEVIDEN PAM MENINGKAT0
• DPMPTSP KABUPATEN BLORA LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE MPP PATI0
• Selamat Ulang Tahun ke 57 Bapak Bupati Pati , H. Haryanto, SH, MM, M.Si.0
• TUJUAN DIALOG UNTUK JAGA KONDISI MASYARAKAT TETAP KONDUSIF0
• PROFESIONALISME WARTAWAN HARUS DIUTAMAKAN0
• PENDATAAN KELUARGA SEDIAKAN BASIS DATA 0
• TANPA ADANYA KEPEDULIAN LINGKUNGAN, KENYAMANAN TIDAK AKAN DAPAT DIDAPATKAN0
• PATI INNOVATION AWARD 20210
• PELAKU EKRAF DAPAT BERKARYA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PROTOKOL KESEHATAN0
• 225 ANGGOTA PGRI TERDAMPAK BANJIR TERIMA BANTUAN0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI

MCPATI -Bupati Pati, Haryanto dalam Rapat Koordinasi Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Banpres Tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Pati pada Sabtu (17/4/2021) meminta kepada para camat segera memberikan pemahaman kepada kepala desa mengenai BPUM.

Karena  sebelum bantuan ini direalisasikan, masyarakat harus mendapatkan informasi secara valid. Sehingga kehadiran Camat dapat membantu memberikan informasi melalui rakor bersama kepala desa. Sehingga  nantinya tidak ada ketimpangan informasi seputar bantuan ini.

Untuk itu, menurut bupati, masyarakat harus mengetahui tentang bantuan dari pemerintah yang turun. Bantuan-bantuan yang turun dari pemerintah pusat akan melalui proses. Seperti verifikasi data dari tingkat desa hingga ke pemerintah pusat.

“Dari Kabupaten mengirim data, kemudian diverifikasi ke pusat. Karena ini justru bantuan BPUM pendataannya cepat, lewat akses  internet. Namun masih ada kendala-kendala di lapangan. Jadi, usulannya banyak tapi belum tentu mendapatkan semua," jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi UMKM , Wahyu Setyawati menjelaskan, dasarnya adalah Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi UKM RI no 6 tahun 2020 tentang pedoman umum tentang bantuan pemerintah bagi usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi covid 19.

Untuk tahun 2021, lembaga pengusul yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, dalam rentang waktu 12 April sampai dengan 22 April telah membuka tahap pertama, pertanggal 14 April 2021 pihaknya mengaku sudah mengirimkan usulan 1.305 pelaku usaha mikro. Untuk 2021 lembaga pengusul di Kabupaten Pati hanya ada satu, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten atau Kota.