TRANSAKSI NON TUNAI DI PATI SUDAH LEBIH DARI DUA TAHUN
TRANSAKSI NON TUNAI DI PATI SUDAH LEBIH DARI DUA TAHUN

Berita Terkait

• PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP III PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2021 KABUPATEN PATI 0
• 215 DESA IKUTI PILKADES SERENTAK GELOMBANG PERTAMA1
• YANG NAMANYA PANITIA PILKADES HARUS BENAR-BENAR NETRAL0
• Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro V0
• TERAS ADUAN KABUPATEN PATI 0
• MASYARAKAT UNTUK TETAP MENJAGA PERSATUAN DAN KEHARMONISAN MOMEN PILKADES0
• MATCHMAKING BANGUN KEMITRAAN PELAKU USAHA BESAR DAN UMKM0
• DPMPTSP KABUPATEN BREBES STUDY BANDING KE MPP KABUPATEN PATI0
• HASIL TMMD TUMBUHKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT0
• JELANG PILKADES, KAPOLRES LANTIK SATGAS ANTI JUDI0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

MCPATI -Pada Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) berlangsung pada Selasa (20/4/2021) di Pendopo Kabupaten Pati.  Bupati Pati, Haryanto, mengungkapkan, bahwa transaksi secara non tunai di Kabupaten Pati telah dilakukan cukup lama, yakni lebih dari 2 tahun tepatnya pada awal tahun 2018. Transaksi yang dilakukan sudah mencakup pendapatan maupun pengeluaran.

"Berbagai upaya semacam ini telah dilakukan bukan untuk mempersulit melainkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun OPD kaitannya dalam melakukan transaksi keuangan", terangnya.

Ditambahkan oleh bupati, untuk mengurangi kebocoran dalam urusan transaksi keuangan. Dengan demikian, dapat mengurangi dan mencegah penyimpangan, khususnya keuangan. Dan penetapan tersebut sangat terasa di lingkungan Pemkab Pati, yang awalnya transaksi tunai kemudian beralih menjadi non tunai. "Terlebih saat pandemi seperti sekarang ini, transaksi non tunai sangat efektif", jelasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Andry Prasmuko, menjelaskan terdapat 17 Kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengukuhan ini yang diantaranya Kabupaten Pati.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan digitalisasi di lingkungan Pemkab Pati semakin baik. Memberikan kemudahan bagi OPD pelaksana dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran daerah", jelasnya.

Ditambahkan oleh Andry,  percepatan digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi. Elektronisasi transaksi pemerintah daerah merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari yang awalnya tunai menjadi non tunai.

"Percepatan digitalisasi di Kabupaten Pati ini dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien", imbuhnya.