Gubernur Ingin Pati Jadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang Punya Program Antikorupsi di Tiap Desa

Berita Terkait

• Dishub dan Polres Pati Optimalisasi Penggunaan ETLE0
• Perlu Sinergi Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan0
• Henggar : Upacara HUT Korpri Jadi Momentum Instropeksi Diri0
• Kasatpol PP : Satgas Linmas Mampu Meneladani Dan Menerapkan Kerelawanan0
• Tindaklanjuti Uneg- uneg Sopir Truk Pati, Pj Bupati Fasilitasi Penyediaan Lokasi Terminal Angkutan B0
• Satgas Linmas Kecamatan Tlogowungu Harus Menjadi Penggerak Dan Pelopor Bidang Tibumtranmas0
• Satlinmas Desa Winong Lakukan Kegiatan Trantibumlinmas 0
• Sinergitas Program Kerja, Pj Bupati Singgung Peningkatan Layanan Kependudukan0
• Pembentukan Anggota Satlinmas Kelurahan Parenggan0
• Pj Bupati: Panwaslu Harus Pahami Aturan Pemilu0

Berita Populer

• Atasi Rawan Pangan Dan Rawan Stunting , Dinketapang salurkan bantuan
• Bupati Lepas Keberangkatan 727 Calon Jemaah Haji Asal Pati
• Sujarwanto Dwiatmoko Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Pati yang Baru
• Pertemuan PLKB Suatu Upaya Untuk Penurunan Angka Stunting
• Mengungkap Potensi Harta Karun Desa Kertomulyo
• PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
• PENGAWASAN HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING
• PT SEJIN FASHION INDONESIA, BUKTI NYATA PATI PRO INVESTASI
• PESONA WISATA ALAM RIMONG INDAH KABUPATEN PATI
• MENGENAL DESTINASI MANGROVE PANTAI KERTOMULYO

Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (7/12), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekda Pati Jumani, Kapolres, OPD terkait, dan seluruh kepala desa serta lurah se-Kabupaten Pati menandatangani Pakta Anti Gratifikasi.

Kegiatan ini digelar oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Dalam kegiatan penandatanganan Pakta Anti Gratifikasi oleh 401 kepala desa dan 5 lurah se-Kabupaten Pati ini Henggar berharap agar penandatanganan ini tidak hanya tangannya saja yang berbicara.

"Tetapi hati bapak ibu sekalian yang juga bicara. Sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Terlebih tanggal 1 Desember 2022 sudah kita terbitkan Surat Bupati terkait penanganan bencana, penanganan pasca bencana, dan ada beberapa pelayanan publik yang sudah diturunkan ke tingkat kecamatan maupun desa, sehingga tidak perlu minta rekomendasi OPD tingkat kabupaten", ujarnya.

Sementara itu, gubernur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah sudah dicoba satu kabupaten satu desa antikorupsi.

"Sekarang mau saya coba di seluruh Kabupaten Pati. Contohnya sudah ada. Saya langsung tantang tadi, agar semua desa di Kabupaten Pati jadi desa antikorupsi," imbuh Ganjar.

Tujuannya, menurut gubernur, adalah agar pelayanan publiknya makin baik, transparan, dan akuntabel.

"Itulah mengapa saya ingin Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya memiliki program desa antikorupsi", harap gubernur.

Semangat ini, lanjut Ganjar, perlu didorong oleh Pj Bupati sampai ke desa-desa. Sehingga butuh peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi.

"Mudah-mudahan kalau ini nanti sukses, kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," tegasnya.

Usai penandatanganan, secara simbolis, Ganjar kemudian menempelkan stiker anti Pungli dan gratifikasi di kendaraan dinas milik perwakilan Kades. (fn1 /FN /MK)